Faktajurnal.com Banjarnegara – Pada hari Jumat, 27 Desember 2024, warga Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa lakukan aksi Protes di depan halaman Balai Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa, Protes terkait pengundulan hutan yang kian hari melebar bahkan sudah mencapai kurang lebih 20 Hektar luas hutan yang gundul dan sebagian sudah berpindah fungsi jadi lahan pertanian, aksi tersebut mendapat respon langsung Pemerintah Desa (Pemdes) Jatilawang serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinca).
Dalam kesempatan tersebut, puluhan warga menyampaikan aspirasi dan keprihatinan mereka terkait pengelolaan hutan di wilayah Dusun Kalideres.
Bayu Ulin Wijana, Kepala Dusun Kalideres, menjelaskan bahwa masalah ini telah berlangsung cukup lama, sejak awal 2020. Menurutnya, kawasan hutan yang seharusnya dikelola dengan baik kini menghadapi perubahan fungsi yang signifikan.
"Hutan yang seharusnya dilindungi kini banyak yang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian. Tanaman-tanaman seperti kentang, lobak, dan wortel tumbuh menggantikan pohon-pohon besar yang seharusnya menjadi penyangga ekosistem," ungkapnya.
Bayu menambahkan bahwa sebagian besar hutan ini dikelola oleh Perum Perhutani sebagai kawasan hutan produksi. Namun, menurutnya, dengan adanya penebangan liar yang marak, kondisinya semakin memprihatinkan.
"Penebangan liar yang terjadi telah merusak ekosistem hutan dan menyebabkan kekhawatiran serius bagi warga sekitar, terutama terkait dengan potensi bencana alam," jelas Bayu. Dia juga menekankan bahwa pengelolaan yang kurang tegas dan pengawasan yang lemah turut memperburuk keadaan. "Ke depan, harus ada pengawasan yang lebih ketat agar kerusakan hutan tidak semakin parah," tambahnya.
Menurut Bayu, jika permasalahan ini terus berlarut-larut tanpa adanya solusi yang jelas, selain merusak hutan, hal ini juga berpotensi menimbulkan gesekan antar warga. "Kami khawatir jika masalah ini tidak segera ditangani, bisa memicu ketegangan di antara warga. Ini akan menjadi masalah yang lebih besar bagi kami semua," tambahnya.
Usai pertemuan, warga, Pemdes, BPD, dan Forkompinca melanjutkan diskusi langsung dengan mengunjungi lokasi hutan yang dimaksud. Di sana, mereka melihat dengan jelas bahwa sebagian besar area hutan sudah dialihfungsikan menjadi lahan pertanian.
Beberapa petani setempat yang ditemui di lokasi menyatakan bahwa mereka menanam tanaman-tanaman hortikultura di atas lahan yang seharusnya dipertahankan sebagai kawasan hutan.
Ena Lusiawan, perwakilan warga, menyampaikan kekhawatirannya. Menurutnya, "Kami merasa perlu untuk menyampaikan kekhawatiran ini, karena jika tidak ada langkah konkret, potensi bencana seperti longsor dan banjir semakin besar. Kami hanya ingin hutan ini dikelola dengan baik demi keselamatan kami dan generasi mendatang," ujarnya.
Lindawati, Kepala Desa Jatilawang, juga memberikan pendapat terkait masalah ini. Menurutnya, "Kami memahami kekhawatiran warga, dan kami sudah berusaha untuk menjembatani antara warga dan pihak terkait. Namun, meskipun sudah beberapa kali kami lakukan mediasi, masalah ini belum juga menemukan titik terang. Kami berharap agar semua pihak yang berwenang, terutama Perhutani, bisa segera mengambil langkah yang lebih konkret untuk menangani masalah ini," ujarnya.
Lindawati menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. "Kerusakan hutan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat Desa Jatilawang, tetapi juga dapat mempengaruhi ekosistem secara lebih luas. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dan tindak lanjut yang lebih serius dari pihak yang berwenang," tambahnya.
Pada akhir pertemuan, semua pihak berharap agar segera ada solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini. Warga, Pemdes, dan Forkompinca sepakat untuk terus bekerja sama, dengan harapan agar pengelolaan hutan yang lebih baik bisa terwujud, serta mencegah potensi bencana yang dapat membahayakan warga.
