KPK Tekankan Pencegahan Korupsi dari Hulu pada Tata Kelola Anggaran dan Pokir di Banjarnegara

Redaksi

 



FAKTAJURNAL.COM BANJARNEGARA -, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menekankan pentingnya pencegahan korupsi dari hulu dalam tata kelola perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.


Penekanan tersebut disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK RI, Azril Zah saat memaparkan materi Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta bagi Kepala OPD di Ballroom Fox Harris Hotel Banjarnegara, Kamis (19/11/2026).


Dalam paparannya, Azril menjelaskan, pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga upaya pencegahan sejak awal proses tata kelola pemerintahan. Ia menyoroti sering terjadinya regulasi aturan tertulis yang tidak dijalankan pada pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut kerap memicu konflik kepentingan, pemaksaan, hingga tindak pidana korupsi.


"Pencegahan yang dimaksud itu bukan mencegah terjadinya OTT, bukan. Tapi melakukan pencegahan dari hulunya, dari awal mulanya," ujar Azril


Azril juga mengingatkan bahwa saat ini proses pemerintahan dan data pendukungnya terdokumentasi dan dapat dipantau secara terperinci melalui berbagai sistem, seperti SIPD, INAPROC, hingga sistem AHU. 


"Oleh karena itu, setiap tahapan perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa harus berjalan sesuai regulasi," ujarnya




Secara khusus, ia menguraikan ketentuan terkait Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Menurutnya, menyerap aspirasi masyarakat melalui reses merupakan kewajiban anggota DPRD, bukan hak yang dapat diperlakukan sebagai jatah atau pagu anggaran.


"Usulan Pokir harus berasal dari daerah pemilihan atau dapil masing-masing, disampaikan paling lambat satu minggu sebelum Musrenbang RKPD dan harus selaras dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD, serta menyesuaikan kapasitas riil anggaran daerah," tegasnya


Untuk menjaga kesesuaian usulan dan tata kelola di daerah, Azril mendorong penguatan pengawasan di setiap tahapan, mulai dari verifikasi di Sekretariat DPRD, penyaringan ketat oleh Bapperida, verifikasi teknis dan lapangan hingga pelaksanaan prosedur oleh perangkat daerah.


"Melalui penguatan pemahaman regulasi dan pengawalan prosedur sejak tahap perencanaan, diharapkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara dapat berjalan lebih tertib, transparan, selaras dengan aturan, serta terhindar dari potensi penyimpangan," pesannya


Dalam sambutannya, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menilai kegiatan peningkatan kapasitas ini penting untuk diikuti bersama oleh unsur eksekutif maupun legislatif sebagai wujud kekompakan dalam menentukan program yang dibutuhkan masyarakat.


Ia juga mengapresiasi kehadiran tim KPK RI di Banjarnegara agar jajaran legislatif dan perangkat daerah dapat memperoleh pemahaman yang sama secara langsung, terlebih karena Pemkab Banjarnegara tengah berada pada tahapan pembahasan APBD 2027 sehingga masih memiliki ruang evaluasi sebelum penetapan.


"Kami menerima rekan-rekan dari KPK RI ini seperti gelas yang kosong dan diisi dengan materi yang sebagaimana seharusnya kita laksanakan ke depan, karena memang ada beberapa perubahan, perubahan pola yang sebelumnya diperbolehkan lalu sekarang menjadi tidak diperbolehkan. Kita perlu menyatukan persepsi dan meminimalkan celah kesalahpahaman yang berpotensi menghambat pembangunan," ungkapnya


Bupati pun berharap pemaparan dan pencerahan dari KPK ini dapat menjadi dorongan perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjarnegara ke depan. 


"Kami berharap ini akan memperkuat komitmen bersama dalam menjaga integritas dan mencegah terjadinya korupsi di Kabupaten Banjarnegara," ucapnya


Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Banjarnegara Agung Yusianto dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan bahwa pengelolaan Pokir DPRD dan belanja hibah merupakan area strategis dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap potensi penyimpangan.


"Melalui forum ini para peserta diharapkan memperoleh pemahaman komprehensif mengenai batasan kewenangan, mekanisme pengusulan, hingga pertanggungjawaban Pokir DPRD dan belanja hibah," jelasnya


Langkah tersebut sekaligus untuk mencegah terjadinya intervensi, konflik kepentingan, maupun praktik suap dan gratifikasi, serta mendorong tata kelola APBD yang transparan, akuntabel dan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).


Kegiatan peningkatan kapasitas ini turut dihadiri Wakil Bupati Banjarnegara, Ketua dan Wakil Ketua beserta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekda, Sekretaris DPRD serta para Kepala OPD se Kabupaten Banjarnegara. (Red).

  • Newer

    KPK Tekankan Pencegahan Korupsi dari Hulu pada Tata Kelola Anggaran dan Pokir di Banjarnegara

3/related/default