FAKTA JURNAL. COM BANJARNEGARA - Semua fraksi di DPRD Banjarnegara sepakat menyetujui Raperda pertanggungjawaban jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banjarnegara 2025.
Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna tentang pendapat akhir fraksi terhadap Raperda tersebut, Rabu (8/7/2026).
Sidang dipimpin Ketua DPRD Banjarnegara Slamet SM dihadiri Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana, Forkopimda dan kepala OPD.
Kendati semua fraksi menyetujui namun ada beberapa catatan yang harus segera disikapi bersama, terutama oleh eksekutif.
Beberapa hal penting yang menjadi catatan fraksi diantaranya terkait dengan belum tercapainya target pajak daerah, penurunan retribusi pelayanan kesehatan RSUD akibat pending BPJS, adanya kekurangan volume ketidaksesuain spesifikasi teknis di dinas PUPR, pembenahan sektor parkir dan penyelesaian temuan BPK untuk mengurangi resiko hukum.
Hal lain yang dianggap urgen bagi peningkatan PAD Banjarnegara dengan merombak merombak manajemen Perusda di Banjarnegara.
Bupati dalam penyampaian pidato akhir mengucapkan terima kasih atas kolaborasi semua aparat, eksekutif dan legislatif yang terjalin dengan baik selama ini.
Saran dan masukan yang disampaikan fraksi bagi Bupati, tentunya menjadi penyemangat untuk perbaikan di tahun - tahun berikutnya.
Ada beberapa catatan yang disimpulkan, bahwa masih banyak kekurangan yang dimiliki oleh jajaran eksekutif (jajaran OPD) yang harapan ke depan, mohon juga dikawal oleh teman - teman di DPRD dalam proses pelaksanaannya.
Karena untuk menyempurnakan apa yang terbaik untuk Banjarnegara. Untuk itu tahun 2026 kita akan merancang pemerataan pembangunan dan ada keberpihakan kepada masyarakat kecil di tahun 2027.
Bupati juga menyinggung terkait banyaknya perubahan titik pada tahun 2025, salah satu faktor adalah untuk pemerataan. Karena banyak desa - desa yang memiliki kedekatan dengan DPRD sehingga mendapatkan alokasi yang lebih banyak.
"Ada desa mendapat bantuan keuangan sebanyak Rp 2 Miliar, tapi sayangnya jalannya masih rusak, irigasi yang dibutuhkan petani tidak terakomodasi dengan baik dan semestinya," kata Bupati.
Untuk ini, Bupati mohon kerja sama temen-temen fraksi dan anggota DPRD untuk dikawal bersama. Apalagi tahun 2027, bahwa semua usulan yang akan dilaksanakan oleh Pemkab akan dikawal juga oleh KPK.
"Delapan fraksi telah menyampaikan pendapat akhir dan kami berharap kita bersama - sama menyukseskan untuk mewujudkan Banjarnegara Maju dan Sejahtera," katanya.
Dalam kesempatan ini Bupati juga menegaskan jika pihaknya berkomitmen meningkatkan PAD. "Kita sepakat optimalkan PAD. Namun di sektor pasar, kita akan menurunkan pajak pasar, karena semakin banyak kesulitan yang dihadapi warga pasar.
Menanggapi terkait pembenahan BUMD, pihaknya tengah melakukan pembenahan internal sebelum ada kepemimpinan/direktur baru baru. Karena saat ini pihaknya sedang melakukan rekrutmen untuk mengisi tiga kekosongan jabatan direktur tersebut.
Sementara itu Ketua DPRD Banjarnegara Slamet SM, menegaskan bahwa setelah semua fraksi menyepakati walau masih banyak catatan yang nantinya harus menjadi rekomendasi eksekutif untuk menjadi perbaikan dan dibenahi bersama terkait dengan APBD Banjarnegara tahun yang akan datang. (*)
